Gelombang aspirasi masyarakat terus bergema pasca demonstrasi yang berlangsung pada akhir Agustus lalu. Munculnya 17 + 8 Tuntutan Rakyat menjadi simbol perlawanan sekaligus upaya kolektif untuk memperjuangkan keadilan, transparansi, dan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat. Tuntutan ini dibagi dalam dua kategori, yaitu tuntutan yang harus dipenuhi dalam 1 minggu dan tuntutan jangka panjang dalam 1 tahun.
Tuntutan Dalam 1 Minggu (Deadline: 5 September)
Masyarakat mendesak agar pemerintah, aparat, dan DPR segera menindaklanjuti hal-hal mendesak berikut:
-
Bentuk Tim Investigasi Independen untuk mengusut kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, serta korban lain akibat kekerasan aparat saat demo 28–30 Agustus.
-
Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil dan kembalikan fungsi mereka ke barak.
-
Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan serta hentikan kriminalisasi aksi protes.
-
Tangkap, adili, dan proses hukum komandan serta aparat yang memerintahkan atau melakukan kekerasan terhadap massa.
-
Hentikan kekerasan polisi dengan menegakkan SOP pengendalian massa.
-
Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR serta batalkan fasilitas baru yang membebani anggaran negara.
-
Publikasikan transparansi anggaran DPR terkait gaji, rumah, fasilitas, dan tunjangan secara terbuka.
-
Selidiki harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK.
-
Badan Kehormatan DPR harus memeriksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
-
Partai politik wajib menjatuhkan sanksi tegas pada kader tidak etis yang memicu kemarahan publik.
-
Deklarasi partai untuk berpihak kepada rakyat di tengah krisis.
-
DPR harus hadir dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.
-
Tegakkan disiplin internal TNI, agar tidak mengambil alih fungsi Polri.
-
Komitmen publik TNI untuk tidak masuk ruang sipil selama krisis demokrasi.
-
Upah layak untuk seluruh tenaga kerja, termasuk guru, tenaga kesehatan, buruh, hingga mitra ojek online.
-
Cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak dengan langkah nyata.
-
Dialog terbuka dengan serikat buruh untuk mencari solusi upah minimum dan outsourcing.
Tuntutan Dalam 1 Tahun (Deadline: 31 Agustus 2026)
Selain tuntutan cepat, rakyat juga menuntut adanya reformasi menyeluruh dalam jangka panjang:
-
Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran.
-
Reformasi partai politik dengan memperkuat fungsi pengawasan eksekutif.
-
Susun sistem perpajakan yang lebih adil untuk masyarakat.
-
Sahkan UU Perampasan Aset Koruptor serta penguatan instrumen hukum tindak pidana korupsi.
-
Independensi KPK dan penguatan UU Tipikor.
-
Reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis.
-
TNI kembali ke barak, tanpa pengecualian dalam urusan sipil.
-
Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
-
Tinjau ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan agar berpihak kepada kesejahteraan rakyat.
17 + 8 Tuntutan Rakyat ini tidak hanya menjadi daftar permintaan, tetapi juga refleksi dari keresahan mendalam publik terhadap kondisi demokrasi, transparansi, dan keadilan sosial di Indonesia. Dengan tenggat waktu yang jelas, rakyat berharap pemerintah, DPR, TNI, dan Polri segera menindaklanjuti agar kepercayaan publik dapat pulih.
Gerakan ini menunjukkan bahwa suara rakyat masih menjadi fondasi utama dalam menjaga arah demokrasi Indonesia.
