Upah rendah adalah isu yang dihadapi oleh banyak negara di dunia. Data dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menunjukkan bahwa beberapa negara, termasuk Inggris, Amerika Serikat, dan Israel, memiliki persentase pekerja yang berpenghasilan jauh di bawah median gaji penuh waktu di negara masing-masing.
Fenomena ini menggambarkan ketimpangan ekonomi yang cukup signifikan dan menimbulkan pertanyaan mengenai kebijakan dan kondisi pasar tenaga kerja di berbagai negara. Artikel ini akan membahas kondisi negara-negara dengan upah rendah, perbandingan antar negara dalam hal upah rendah dan upah tinggi, serta faktor-faktor yang mungkin berperan dalam ketimpangan tersebut.
1. Negara Berupah Rendah: Inggris, Amerika Serikat, dan Israel
Data OECD menunjukkan bahwa Inggris adalah salah satu negara dengan persentase pekerja berupah rendah yang cukup tinggi. Sekitar 24,7 persen pekerja di Inggris mendapatkan kurang dari dua pertiga dari median gaji bruto, yang membuat mereka dikategorikan sebagai pekerja berupah rendah dalam standar OECD. Sementara itu, Amerika Serikat tidak jauh berbeda, dengan 22,7 persen pekerja berada di kelompok yang sama. Negara lain yang teridentifikasi sebagai negara berupah rendah dalam data ini adalah Israel.
Persentase pekerja berupah rendah yang signifikan ini menggambarkan tantangan besar dalam menciptakan kesejahteraan bagi pekerja di negara-negara tersebut. Walaupun mereka adalah negara maju, tingginya proporsi pekerja yang berada dalam kelompok berupah rendah menimbulkan pertanyaan mengenai struktur ekonomi, kebijakan upah, dan daya beli pekerja.
Dok. Statista2. Negara Berupah Rendah dan Tinggi: Perbandingan Antar Negara
Jika Inggris, Amerika Serikat, dan Israel memiliki persentase pekerja berupah rendah yang cukup tinggi, situasinya sedikit berbeda di negara-negara Eropa seperti Polandia dan Jerman. Di Polandia, sekitar 18,5 persen pekerja berada di kelompok upah rendah, sementara di Jerman angka ini lebih rendah lagi, yakni 16 persen. Bahkan, di negara-negara seperti Prancis, Norwegia, dan Selandia Baru, persentase pekerja berupah rendah tercatat di angka satu digit.
Data ini juga menunjukkan bahwa meskipun beberapa negara memiliki pekerja berupah rendah dalam jumlah besar, beberapa di antaranya juga memiliki persentase pekerja berupah tinggi. Di Amerika Serikat, meskipun tingkat pekerja berupah rendah relatif tinggi, data mengenai pekerja berupah tinggi tidak dilaporkan. Di Israel dan Inggris, proporsi pekerja berupah tinggi cukup besar, yaitu 26,4 persen dan 24 persen. Secara keseluruhan, OECD melaporkan bahwa rata-rata 21,9 persen orang di negara-negara OECD berpenghasilan tinggi, yaitu 1,5 kali dari median gaji bruto atau lebih tinggi, sedangkan 13,5 persen tergolong berupah rendah.
3. Denmark: Negara dengan Ketimpangan Upah yang Rendah
Salah satu negara yang menarik perhatian dalam data OECD adalah Denmark. Negara ini memiliki persentase pekerja berupah rendah yang sangat rendah, yaitu hanya 9,8 persen, sementara pekerja berupah tinggi hanya mencapai 2,5 persen. Ini menjadikan Denmark satu-satunya negara dalam data ini yang memiliki jumlah pekerja berupah rendah lebih tinggi daripada pekerja berupah tinggi, namun dengan tingkat ketimpangan yang tetap rendah.
Fenomena ini menunjukkan bahwa Denmark berhasil menjaga kesetaraan pendapatan antar pekerja, yang mungkin disebabkan oleh kebijakan upah minimum yang tinggi, peran serikat pekerja yang kuat, serta kebijakan sosial yang melindungi kesejahteraan pekerja. Sistem ekonomi yang inklusif dan dukungan sosial yang kuat di Denmark tampaknya berhasil menekan ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kualitas hidup pekerja secara keseluruhan.
Data OECD mengenai upah rendah dan tinggi di berbagai negara menunjukkan gambaran yang menarik tentang ketimpangan pendapatan di negara maju. Meskipun beberapa negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Israel memiliki proporsi pekerja berupah rendah yang tinggi, ada negara-negara lain, seperti Denmark, yang berhasil menekan ketimpangan upah dan menjaga kesejahteraan pekerja. Keberagaman kondisi di setiap negara ini menyoroti pentingnya kebijakan ekonomi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan. Menghadapi tantangan ini, negara-negara dapat saling belajar dari pengalaman satu sama lain untuk menciptakan pasar tenaga kerja yang lebih adil dan sejahtera bagi seluruh pekerja.
