Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menegaskan bahwa tidak semua individu yang terdaftar sebagai penganggur di Jakarta adalah penduduk asli atau warga Jakarta. Pernyataan ini muncul menyusul data terbaru yang menunjukkan tingginya angka pengangguran di wilayah ibu kota akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) yang meluas.
“Berdasarkan data yang ada, memang terlihat adanya lonjakan kasus PHK. Namun, data tersebut mencakup bukan hanya warga Jakarta asli atau penduduk yang telah lama tinggal di sini,” ujar Heru saat ditemui di Jakarta Selatan pada Senin (5/8).
Heru menjelaskan bahwa sejumlah penganggur yang terdaftar di Jakarta merupakan pendatang yang tinggal bersama keluarga atau kerabat mereka di ibu kota. “Beberapa dari mereka adalah pendatang yang tinggal sementara di Jakarta dengan jaminan kependudukan tertentu. Mereka yang kehilangan pekerjaan ini kemudian terdata dalam angka pengangguran di Jakarta,” imbuhnya.
Menanggapi situasi ini, Pemprov Jakarta berencana untuk memberikan fasilitas pelatihan kerja kepada para korban PHK. “Kami akan memfasilitasi pelatihan kerja untuk membantu mereka yang terkena PHK agar dapat memperoleh keterampilan baru dan meningkatkan peluang kerja mereka,” tambah Heru.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melaporkan bahwa DKI Jakarta mencatatkan angka PHK tertinggi di Indonesia. Hingga Juni 2024, kasus PHK di Jakarta mencapai 23,29 persen dari total kasus di seluruh Indonesia. Data lengkap mengenai jumlah tenaga kerja yang terkena PHK di beberapa provinsi adalah sebagai berikut:
- DKI Jakarta: 7.469 tenaga kerja
- Banten: 6.135 tenaga kerja
- Jawa Barat: 5.155 tenaga kerja
- Jawa Tengah: 4.275 tenaga kerja
- Sulawesi Tengah: 1.812 tenaga kerja
- Bangka Belitung: 1.527 tenaga kerja
- Riau: 833 tenaga kerja
- Jawa Timur: 819 tenaga kerja
- Kalimantan Barat: 785 tenaga kerja
- Sumatera Utara: 539 tenaga kerja
Dengan langkah-langkah yang direncanakan Pemprov Jakarta, diharapkan masalah pengangguran dapat diatasi secara lebih efektif dan menyeluruh.
