Pengamat kesehatan dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, mengharapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menunjukkan transparansi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Harapan ini disampaikan Dicky dalam rangka menjamin keberlanjutan program yang direncanakan akan dilaksanakan mulai 2025.
“Program ini harus memiliki anggaran yang jelas dan berkelanjutan. Kerja sama dengan pihak swasta, LSM, atau donor internasional dapat membantu menutupi kekurangan anggaran,” ujar Dicky dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa.
Dicky juga menyampaikan potensi hambatan dalam pelaksanaan program, terutama terkait pembiayaan yang tidak mencukupi. Ia menegaskan, kekhawatiran tersebut dapat menyebabkan pemerintah membatasi jumlah anak yang mendapatkan makanan atau menurunkan kualitas makanan yang disediakan.
“Pemerintah perlu mempersiapkan pelaksanaan program ini secara mendalam agar dapat diwujudkan secara konkret,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya adanya sistem monitoring dan evaluasi yang memadai untuk memastikan program makan bergizi gratis dapat berlanjut dan mencapai tujuannya dalam mengurangi kekurangan gizi di kalangan anak-anak.
“Tanpa sistem monitoring yang baik, sulit untuk mengetahui apakah program ini berhasil atau perlu perbaikan,” lanjut Dicky. Ia merekomendasikan pengumpulan data secara berkala untuk menyesuaikan dan memperbaiki program berdasarkan dampak yang ditimbulkan.
Program makan bergizi gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kecukupan gizi anak, kecerdasan, serta mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan (stunting), yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.
Sementara itu, Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, mengungkapkan bahwa anggaran untuk program makan siang bergizi gratis masih dalam tahap pembahasan. Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) ditargetkan selesai sebelum 30 November 2024, dengan estimasi menu makan siang berkisar antara Rp20.000 hingga Rp25.000 per anak.
Sebelumnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp71 triliun, yang setara dengan 0,29 persen dari produk domestik bruto (PDB) untuk mendukung program ini.
