Konsulat Republik Indonesia (RI) di Darwin saat ini tengah aktif menangani kasus 15 nelayan asal Merauke yang ditangkap oleh otoritas Australia atas dugaan melakukan penangkapan ikan secara ilegal.
Para nelayan ini terdiri dari dua kelompok yang bekerja di kapal Nurlela dan kapal Putra Ikhsan Jaya. Mereka ditangkap secara berurutan oleh Otoritas Australia pada Selasa (18/6) dan Jumat (21/6) lalu. Kapal-kapal mereka telah dimusnahkan oleh pihak berwenang setempat, sementara para nelayan tersebut saat ini menjalani masa karantina di Darwin.
Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan BHI, Judha Nugraha, menyatakan bahwa Konsulat RI Darwin telah memberikan akses kekonsuleran kepada para nelayan tersebut. “Kami sedang mempersiapkan dokumen Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi mereka dan akan memberikan pendampingan hukum serta memastikan hak-hak mereka terpenuhi sesuai dengan hukum Australia,” ujar Judha Nugraha dalam pernyataannya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Merauke, Rekianus Samkakai, mengungkapkan bahwa para nelayan tersebut ditangkap karena menggunakan Kapal Motor Nelayan (KMN) untuk kegiatan penangkapan ikan di perairan Australia. Meskipun tidak ditemukan ikan yang dilindungi di Australia, namun ditemukan sejumlah ikan hasil tangkapan yang dimuat di kapal-kapal tersebut.
Kedua kapal nelayan tersebut diduga melakukan penangkapan terhadap ikan jenis kakap China di Laut Arafura, sesuai dengan penjelasan dari Rekianus Samkakai.
Konsulat RI terus melakukan koordinasi dengan pihak berwenang Australia untuk memastikan proses hukum yang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memastikan kesejahteraan dan kebutuhan para nelayan yang saat ini berada di bawah pengawasan pemerintah Australia.
Kasus ini menunjukkan pentingnya kerjasama internasional dalam penegakan hukum perikanan, serta perlunya perlindungan terhadap hak-hak pekerja migran Indonesia di luar negeri, termasuk dalam hal ini para nelayan.
