Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan strategi terbaru pemerintah untuk mengatasi maraknya judi online di Indonesia. Dalam keterangan pers yang disampaikan pada hari Kamis, Budi menjelaskan bahwa langkah utama yang diambil adalah memperkuat kolaborasi antara lembaga-lembaga terkait yang bertanggung jawab atas sistem pembayaran dan perbankan di tanah air.
Menkominfo Budi Arie menekankan bahwa kerja sama yang solid antara Kementerian Kominfo, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan kunci untuk menutup jalur-jalur transaksi yang digunakan oleh pelaku judi online. “Jika sistem pembayaran sudah tidak dapat digunakan, bagaimana mereka akan melakukan judi?” tegas Budi, menggambarkan tujuan utama dari penguatan kolaborasi ini.
Dalam upaya menindak lanjuti langkah ini, Bank Indonesia dan OJK tengah mengembangkan sistem deteksi untuk mengidentifikasi rekening atau akun keuangan yang diduga digunakan untuk aktivitas judi online. Menkominfo juga meminta sektor perbankan agar lebih ketat dalam verifikasi pemilik rekening untuk mengatasi praktik jual beli rekening yang sering dilakukan oleh pelaku judi online.
Tak hanya itu, Kementerian Kominfo juga mengambil langkah proaktif dengan menutup tiga layanan Virtual Private Network (VPN) gratis yang sering digunakan untuk mengakses situs judi online. Langkah ini merupakan kelanjutan dari penutupan akses internet ke dan dari negara-negara seperti Kamboja dan Filipina, yang dikenal sebagai pusat server situs judi online.
Untuk mendukung efektivitas upaya ini, Menkominfo Budi Arie mengimbau masyarakat untuk melaporkan setiap aktivitas yang terkait dengan judi online kepada Satuan Tugas Judi Online. “Jika ada barang bukti atau informasi terkait, segera laporkan ke Satgas untuk ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum,” tutupnya.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat secara signifikan mengurangi akses dan operasional situs judi online di Indonesia, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian daring.
