Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi dinamika terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers resmi kementerian pada Kamis, di Jakarta.
“Di tengah dinamika yang terjadi, penting bagi kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Saya yakin, jika kita bersama-sama berkomitmen pada hal ini, hasilnya akan baik untuk semua pihak,” ujar Budi Arie.
Menkominfo menyatakan bahwa pemerintah memahami adanya dinamika di masyarakat terkait pembahasan rancangan undang-undang (RUU) tentang pilkada yang sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ia mendorong masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka dengan cara yang konstruktif.
“Jangan biarkan dinamika pilkada ini memunculkan disinformasi, fitnah, atau kekerasan yang dapat merugikan kepentingan umum. Kita semua akan merugi jika hal ini terjadi,” tegasnya.
Budi Arie menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan semua aturan yang berlaku terkait Pilkada 2024. Ia juga menjelaskan bahwa DPR belum menyetujui pengesahan RUU tentang pilkada menjadi undang-undang. Jika hingga 27 Agustus 2024 DPR belum mengesahkan, putusan Mahkamah Konstitusi terkait aturan pilkada akan berlaku.
“Pemerintah akan taat dan patuh pada aturan yang berlaku,” lanjut Budi Arie. Ia juga menekankan pentingnya sikap bijaksana dalam menghadapi dinamika yang muncul pasca-putusan Mahkamah Konstitusi dan pembahasan RUU pilkada.
Pilkada serentak 2024 akan dilaksanakan di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Jadwal pendaftaran pasangan calon peserta pilkada akan berlangsung dari 27 hingga 29 Agustus 2024, dengan penetapan pasangan calon pada 22 September 2024. Kampanye akan dilaksanakan dari 25 September hingga 23 November 2024, dan pemungutan suara direncanakan pada 27 November 2024.
Pemerintah berkomitmen untuk memastikan Pilkada 2024 berjalan secara demokratis, aman, dan damai.
